ICMI Ajak Masyarakat Supaya Bijak Bermedia Sosial

Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau ICMI mengajak semua pihak bijak bermedia sosial agar tidak menciptakan permusuhan di ruang publik. Hal ini sebagaimana diungkapkan Ketua Umum ICMI, Jimly Asshiddiqie, dalam Konperensi pers Refleksi Akhir Tahun dan Rekomendasi Silaknas ICMI tahun 2019 di ICMI Center Jakarta.

Dia mengatakan media sosial saat ini memiliki pengaruh dominan dalam membentuk perilaku masyarakat. Dengan adanya medsos orang seakan bisa menyembunyikan identitas. Maka semua orang berani untuk melakukan hal-hal yang tidak berani mereka lakukan di dunia nyata.

Dia juga menambahkan bahwa tulisan dan komentar-komentar di media sosial menciptakan ruang kebencian dan permusuhan yang semakin keras, bahkan setelah ketegangan politik sudah mulai mereda.

Oleh karena itu, Ketum ICMI tersebut, meminta masyarakat bersikap hati-hati dan bijak sehingga kemajuan teknologi tidak menghancurkan kehidupan sosial.

Selain itu, Pembatasan teknologi dan pemblokiran, menurut dia, bukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul di media sosial. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan pemerintah maupun masyarakat adalah bersikap bijak dan tidak membuat keputusan untuk membenci dan mencintai sesuatu berdasarkan informasi yang diperoleh dari media sosial.

https://khazanah.republika.co.id

Lihat

Oposisi Suriah Seru Dunia Bantu Jutaan Warga Idlib

Seorang pemimpin oposisi Suriah, meminta komunitas internasional untuk membantu jutaan warga sipil di Idlib di tengah serangan rezim Bashar Assad yang dibantu Rusia. Dia menyebut Idlib dalam bencana. Setelah beberapa minggu dibombardir secara intensif, pasukan rezim Suriah melancarkan serangan darat di bagian selatan dan timur provinsi Idlib, barat laut Suriah. Serangan ini telah memaksa puluhan ribu orang meninggalkan rumah mereka.

Idlib merupakan rumah bagi 3 juta warga sipil. PBB telah memperingatkan akan meningkatnya risiko bencana kemanusiaan di sepanjang perbatasan Turki. Pemimpin oposisi Nasr Hariri mengatakan kepada wartawan di Istanbul bahwa komunitas internasional harus segera bertindak demi kemanusiaan

Hariri mengatakan jika komunitas internasional tidak dapat melindungi warga sipil, mereka harus mengirim bantuan kemanusiaan sehingga warga dapat bertahan hidup dalam cuaca dingin dan kondisi yang sulit.

Kota Idlib berada di jalan raya utama yang menghubungkan ibukota Damaskus dengan kota utara Aleppo. Tujuan langsung pasukan pemimpin Suriah Bashar Assad tampaknya membuka kembali jalan raya strategis, yang telah ditutup oleh oposisi sejak 2012.

https://www.kiblat.net/2019/12/28/oposisi-suriah-seru-dunia-bantu-jutaan-warga-idlib/

Lihat

Politisi Belanda, Geert Wilders Kembali Umumkan Lomba Karikatur Nabi Muhammad

Politisi kanan Belanda yang dikenal rasis dan anti-Islam, Geert Wilders, mengumumkan kembali rencananya untuk menggelar lomba karikatur Nabi Muhammad, lebih dari setahun setelah dia membatalkan rencana serupa karena mendapat banyak ancaman.

Wilders sesumbar bahwa Kebebasan berbicara harus eksis di atas fatwa-fatwa Islam. Hal ini diungkapkan pemimpin partai oposisi terbesar di parlemen Belanda. Dia juga mengundang orang lewat Twitter agar mengirimkan karya mereka.

Bulan Agustus 2018, Wilders membatalkan kontes serupa setelah polisi Belanda menangkap seorang pemuda berusia 26 tahun yang mengancam akan membunuh Wilders atas sikap-sikap anti-Islam yang ditunjukkannya.

https://www.hidayatullah.com/

Lihat

Israel Abaikan Permintaan Otoritas Palestina Gelar Pemilu Di Al-Quds

Pemerintah penjajah Israel mengabaikan permintaan ijin otoritas Palestina, untuk menggelar pemilu Palestina bagi warga Al-Quds. Menurut surat kabar Yediot Ahronot Israel, pemerintah Israel memutuskan untuk mengabaikan permintaan ijin otoritas Palestina bagi warga Al-Quds timur, untuk mengikuti pemilu Palestina.
Otoritas Palestina sebelumnya telah mengirimkan surat resmi kepada pemerintah Israel pada awal bulan ini, meminta ijin untuk tidak menghalangi pemilu Palestina di kota Al-Quds terjajah.
Kepala otoritas Palestina, Mahmud Abbas menolak menerbitkan peraturan presiden untuk menggelar pemilu Palestina, sampai terbitnya ijin dari Israel, sementara Hamas dan faksi-faksi Palestina memintanya untuk segera menerbitkan perpres, sehingga warga Al-Quds bisa turut berpartisipasi dalam pemilu.
Pemilu Palestina pernah digelar di Al-Quds pada tahun 1996, 2005 dan 2006, sesuai kesepakatan antara PLO dan penjajah Israel.
Saat itu pemilu hanya berlangsung secara simbolis bagi warga Al-Quds, hanya sekitar 6 ribu orang yang diijinkan datang ke kotak suara di kota Al-Quds terjajah.
https://melayu.palinfo.com/news

Lihat

Emir Qatar bertemu Pimpinan Hamas Untuk Membahas tentang Perkembangan Palestina

Emir negara Qatar Syeikh Tamim bin Hamad Al Thani bertemu pemimpin Hamas, Ismail Haniya, di Doha pada Senin untuk mendiskusikan perkembangan terbaru terkait urusan Palestina. Hal ini sebagaimana dilansir Aljazeera selasa kemarin.

Kunjungan tersebut adalah kunjungan resmi pertama Haniya ke Qatar sejak dia menggantikan Khaled Meshaal sebagai kepala biro politik Hamas pada pemilihan Mei 2017. Haniya melakukan kunjungan setelah Mesir memberinya izin melakukan perjalanan untuk yang pertama kalinya dalam tiga tahun.

Posisi yang dia jabat sebelumnya diisi oleh Yahya Sinwar, anggota Hamas yang pernah ditahan Israel selama 22 tahun.

Syeikh Tamim menyampaikan dukungan terhadap rakyat Palestina dalam meraih hak-hak nasional mereka yang sah. Menurut Kantor Berita Qatar, Haniya menyampaikan pidato singkat terkait perkembangan terbaru dalam urusan Palestina, dengan fokus khusus kepada blokade-12-tahun Jalur Gaza.

Masalah penting lain yang didiskusikan termasuk Jerusalem, pembangunan bangunan ilegal Yahudi di Tepi Barat yang terjajah, dan status para pengungsi Palestina dan hak kembali untuk mereka.

Pemimpin Hamas itu juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada emir Doha atas upaya-upaya Qatar dalam mendukung rakyat Palestina.

Selama ini, Jalur Gaza menerima bantuan dana bulanan dari pemerintah Qatar sebesar 30 juta dollar, dengan tujuan memberikan bantuan kepada lebih dari seratus ribu keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Selain itu, bantuan itu juga digunakan untuk membiayai impor BBM ke dalam wilayah itu, yang dikarenakan blokade sering mengalami kekurangan listrik.

Haniya bertemu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istanbul pada Sabtu dan, menurut kantor berita Anadolu, diharapkan mengunjungi sejumlah negara seperti Kuwait, Libanon, Mauritania, dan Rusia. Dia juga dijadwalkan mengunjungi Malaysia untuk ikut serta dalam sebuah pertemuan yang dihadiri oleh Indonesia, Pakistan, Qatar, dan Turki, atas undangan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad.

https://www.hidayatullah.com/

Lihat

Hukum Israel Lenyapkan Hak Sipil Warga Palestina

Organisasi hak asasi manusia Human Rights Watch mengatakan peraturan hukum Israel mencekik hak-hak sipil warga Palestina di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Hal itu telah berlangsung selama lebih dari 50 tahun. Dalam laporan yang disusun Direktur Human right watch untuk Wilayah Israel-Palestina Omar Shakir, disebutkan Israel masih memberlakukan peraturan dan larangan yang beberapa di antaranya didasarkan pada undang-undang warisan era kolonial Inggris. Peraturan tersebut secara teratur digunakan untuk membubarkan aksi protes, menutup stasiun radio, dan menangkap para aktivis.

Mereka bisa ditangkap di bawah tuduhan seperti upaya mempengaruhi opini public.Tentara Israel telah memvonis lebih dari 4 ribu orang yang tidak mematuhi perintah tersebut dalam lima tahun terakhir.

Direktur Eksekutif Human right watch untuk Timur Tengah Sarah Leah Whitson mengungkapkan hukum militer Israel yang berlaku telah melenyapkan hak dan kebebasan dasar warga Palestina, seperti mengibarkan bendera nasional, menggelar aksi damai untuk memprotes pendudukan, termasuk menerbitkan materi politik.

Berbeda dengan Palestina, Israel menerapkan dan menjamin kebebasan sipil bagi warganya yang tinggal di Tepi Barat. Hal tersebut menunjukkan bahwa Israel mengaplikasikan standar ganda. Sebab dua komunitas masyarakat di wilayah yang sama diperlakukan berbeda secara hukum.

https://internasional.republika.co.id/

Lihat

Arab Diminta Respons Terhadap Pembukaan Kantor Brasil Untuk Israel di Yerussalem

Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina Saeb Erekat menyerukan negara-negara Arab mengambil tindakan serius terhadap Brasil. Hal itu berkaitan dengan keputusan Brasil membuka kantor perdagangan di Yerusalem.

Berbicara kepada Radio Palestina pada Senin kemarin, Erekat mengatakan nilai perdagangan antara negara-negara Arab dan Brasil mencapai sekitar 17 miliar dolar Amerika. Perdagangan sangat mendukung dan menyokong Brasil.

Menurut dia, negara-negara Arab seharusnya tak membiarkan negara yang membuka kantor perdagangan atau memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel ke Yerusalem. Diharapkan arab tidak lagi memiliki hubungan perdagangan dengan mereka yang mendukung israel. Sebab hal itu berdampak pula pada perjuangan Palestina.

Brasil membuka kantor perdagangan di Yerussalem pada Ahad kemarin. Upacara pembukaan dihadiri Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan putra Presiden Brasil Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Eduardo turut menjabat sebagai anggota parlemen Brasil.

Pada kesempatan itu, Eduardo mengatakan bahwa ayahnya bermaksud memenuhi janjinya untuk memindahkan kedutaan besar Brasil ke Yerussalem.  Eduardo mengungkapkan pemindahan kedutaan besar ke Yerussalem tidak dilakukan semata-mata untuk negaranya. Tapi untuk menjadi contoh bagi seluruh Amerika Latin.

Setelah terpilih sebagai presiden pada November 2018, Bolsonaro mempertimbangkan untuk merelokasi kedutaan besarnya untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerussalem. Dia juga bermaksud menutup kedutaan Brasil di Palestina. Bahkan presiden brasil mempertanyakan eksistensi Negara Palestina.

https://internasional.republika.co.id

Lihat

Ijtima Ulama Bogor Menghasilkan Kesepakatan Tentang Radikalisme Hingga Kawin Mut’ah di Puncak

Ijtima 3 ribu ulama bertajuk "Ulama dan Masa Depan Indonesia" yang diikuti ulama dari 27 kota dan kabupaten se-Jawa Barat, di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa kemarin menghasilkan sembilan poin kesepakatan. Hal ini sebagaimana diungkapkan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bogor, Ahmad Mukri Aji usai acara.

Bupati Bogor, Ade Yasin menganggap bahwa Ijtima 3 ribu Ulama yang digelar di daerahnya, merupakan ajang sinergi antara umat Islam dan pemerintah. Hal ini diungkapkan Yasin usai menghadiri Ijtima 3 ribu Ulama bertajuk "Ulama dan Masa Depan Indonesia".

Adapun Sembilan point yang dihasilkan dalam ijtima ulama tersebut adalah adanya kesepakatan tentang radikalisme. Radikalisme atas nama agama yang dimanifestasikan dalam bentuk aksi dan tidak mengindahkan mekanisme konstitusional yang berlaku, merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kesepakatan bangsa Indonesia. Perilakunya dikategorikan sebagai makar.

Selain itu, ijtima juga Mendorong pemerintah untuk melakukan upaya pencegahan terhadap praktik-praktik prostitusi dan nikah mut’ah yang berada di wilayah Kabupaten Bogor puncak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Adapun point-point lainnya yang dibahas adalah tentang pengelolaan zakat, andil pemerintah dalam mensupport ormas islam, implementasi sertifkat halal dan Mendorong pemerintah daerah untuk memberikan beasiswa bagi putra daerah penghafal Alquran yang ada di Kabupaten Bogor

https://khazanah.republika.co.id/

Lihat

MUI Sarankan Pemerintah Bersuara Soal Uighur

Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Hubungan Luar Negeri, Muhyiddin Junaidi, menuturkan pemerintah Indonesia perlu bersuara lantang terkait masalah Uighur di Xinjiang, Cina. Menurutnya pemerintah jangan terlalu takut untuk bersuara lantang. Hal ini sebagaimana diungkapkan Muhyidin di kantor MUI, Jakarta, Selasa kemarin.  

Muhyiddin mengakui, sebetulnya Indonesia tidak boleh mengintervensi kebijakan negara lain, tetapi, dia mengingatkan bahwa ada pengecualian untuk masalah hak asasi manusia.  Sebab dia menilai masalah HAM itu tidak punya batasan. Apalagi masalahnya sudah sangat jelas dan terekspos ke dunia internasional. 

Menurut dia, yang menjadi sasarannya adalah umat Islam, dan sangat tepat kalau Indonesia sudah melakukan sesuatu. Apalagi Indonesia menduduki posisi di Dewan Kehormatan PBB. Muhyiddin mengingatkan, meski Indonesia perlu bersuara lantang soal Uighur, tetapi jangan sampai terjerumus ke dalam pusaran perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat.

Sebab, dia mengakui, Amerika sebetulnya ingin nasib Cina seperti Myanmar yang dengan kasus Rohingya dibawa ke Mahkamah Internasional. Jika Uighur masuk ke pengadilan internasional, itu akan menjadi malapetaka bagi Cina. Menurutnya, terkadang Negara-negara itu berperang dengan memakai tangan Negara lain untuk memukul lawannya. Kasus Uighur bisa menjadi kesempatan amerika untuk menjatuhkan cina, sehingga Indonesia jangan sampai bermain menurut irama Amerika.

Muhyiddin melanjutkan, pemerintah Indonesia juga harus mendengar aspirasi umat Islam di Indonesia terkait Uighur.  Sebab dia mengatakan kalangan umat Islam sudah bersuara soal Uighur. Karena itu dia meminta agar pemerintah bijak dan mengakomodasi aspirasi bangsa dan umat Islam.

https://khazanah.republika.co.id

Lihat

155 Buku Madrasah Masuk Tahap Penilaian Kemenag

Sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Agama tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah, Kementerian Agama telah menyiapkan 155 judul buku madrasah.

Saat ini, buku-buku tersebut memasuki tahapan penilaian oleh Tim Penilai Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan. Penilaian tahap pertama berlangsung selama empat hari di Jakarta, mulai 14 hingga 17 Desember 2019. Sebanyak 155 buku ini diharapkan dapat mulai digunakan pada tahun ajaran 2020/2021.

Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah Kemenag Umar mengatakan 155 buku itu disajikan mengikuti penataan materi dan kinerja sajian pembelajaran yang sesuai. Disebutkan KMA memenuhi berbagai kebutuhan aspek pendidikan siswa dalam menyiapkan anak bangsa agar siap hidup di abad 21.

Buku ini juga berusaha melahirkan pembelajaran yang mampu menjadikan Pendidikan Agama Islam sebagai instrumen kemajuan bangsa. Termasuk di dalamnya sebagai instrumen mempererat kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai modal mewujudkan Indonesia maju di masa depan.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah meletakkan materi sejarah khilafah, jihad, dan moderasi beragama yang dihubungkan dalam berbagai bentuk perjuangan umat Islam. Materi tersebut dimulai sejak zaman nabi sampai dengan perkembangan Islam masa kini dalam membangun peradaban bangsa.

https://khazanah.republika.co.id

Lihat

Din Syamsuddin kecam keras penindasan atas Muslim Uighur di Cina

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Din Syamsuddin, menyatakan mengecam keras penindasan atas muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, Cina.

Seperti diberitakan media massa internasional, Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang mengalami penyiksaan, pengucilan, dan pelarangan menjalankan ajaran agama.

Din Syamsuddin, yang juga Presiden Konferensi Asia tentang Agama untuk Perdamaian, menegaskan bahwa penindasan seperti itu merupakan pelanggaran nyata atas hak asasi manusia dan hukum internasional. Hal ini sebagaimana diungkapkan Din dalam keterangan tertulis, Senin kemarin.

Din mendesak agar Cina menghentikan penindasan terhadap Muslim Uighur. Ia juga mendesak Organisasi Kerja sama Islam untuk menyelamatkan nasib Muslim Uighur dan bersikap tegas terhadap rezim Cina untuk memberikan hak-hak sipil bagi mereka.

Secara khusus, Dewan Pertimbangan MUI tersebut juga meminta Pemerintah Indonesia untuk menyalurkan sikap umat Islam Indonesia, yakni dengan bersikap keras dan tegas terhadap Pemerintah Cina dan membela nasib umat Islam di sana. Terakhir, Din mengimbau umat Islam sedunia untuk membantu meringankan penderitaan Muslim Uighur dengan menyalurkan pertolongan Muslim melalui cara-cara yang memungkinkan.

https://www.arrahmah.com

Lihat

Muhammadiyah Desak PBB dan OKI Selesaikan Kasus Uighur

Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak Perserikatan Bangsa-bangsa untuk bantu hentikan pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur oleh pemerintah Cina. Hal ini sebagaimana diungkapkan sekretaris Umum Muhammadiyah, Abdul Mu’ti di Gedung Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Senin kemarin.

Muhammadiyah juga mendesak Organisasi Kerja sama Islam untuk mengadakan Sidang khusus dan mengambil langkah-langkah konkrit untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM yang dialami umat Islam, khususnya di Xinjiang. Selain itu, Muhammadiyah pun meminta Pemerintah Indonesia agar menindaklanjuti arus aspirasi umat Islam atas pelanggaran HAM di Xinjiang tersebut.

Menurut Mu’ti, sikap tegas Indonesia diamanatkan oleh UUD 1945 dan politik luar negeri yang bebas aktif.

Karenanya, pemerintah Indonesia hendaknya lebih aktif menggunakan peran sebagai anggota OKI dan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk menggalang diplomasi bagi dihentikannya pelanggaran HAM di Xinjiang dan beberapa negara lainnya.

https://www.kiblat.net/

Lihat

Perampasan Tanah oleh Israel Sisakan 42 Persen Wilayah Tepi Barat untuk Palestina

Data statistik Palestina menunjukkan bahwa jumlah total permukiman ilegal Yahudi yang dibangun di Tepi Barat yang diduduki penjajah Israel dan di al-Quds mencapai lebih dari 500 permukiman. Permukiman-permukiman ini dihuni oleh lebih dari 600 ribu pemukim pendatang Yahudi. Sebanyak lebih dari 400 permukiman berada di Tepi Barat dan hanya 29 permukiman ada di al-Quds atau Yerussalem.

Bangunan permukiman Yahudi tampak tidak signifikan. Namun penderitaan rakyat Palestina yang terbesar adalah terkait dengan ruang-ruang kosong permukiman. Di mana permukiman-permukiman Yahudi menguasai 11 persen dari tanah Tepi Barat, sementara 18 persen dari tanah Tepi Barat diklasifikasikan sebagai wilayah militer Israel, dan tembok apartheid Israel mengisolasi 12 persen dari tanah Tepi Barat.

Penjajah Israel juga mengklasifikasikan 48 situs di Tepi Barat sebagai cagar alam, taman nasional dan tanah negara, yang luasnya mencapai 12 persen dari total luas Tepi Barat. Sehingga dengan demikian maka hanya 42 persen dari area Tepi Barat yang tersisa untuk Palestina.

Menurut laporan kantor Uni Eropa di Palestina untuk paruh pertama tahun 2019, menunjukkan adanya kemajuan yang berkelanjutan secara signifikan dalam pembangunan unit-unit rumah permukiman Yahudi. Penjajah Israel terus membangun 5.800 unit rumah baru dalam berbagai tahap langkah-langkah perencanaan dan pelaksanaan di Tepi Barat, termasuk di al-Quds Timur.

https://melayu.palinfo.com/

Lihat

Malam Amal Gerakan Bireuen Peduli Palestina digelar di Aceh

Gerakan Bireuen Peduli Palestina yang merupakan gabungan dari beberapa lembaga dan komunitas, melaksanakan malam amal peduli Palestina, Ahad kemarin. Acara dilaksanakan di Beng Kupi Bireuen, Aceh.

Kepala Cabang ACT Aceh, Husaini Ismail menjelaskan gambaran terkini di Palestina yang saat ini sedang dilanda musim dingin, serta gempuran Zionis Israel yang terus berlanjut. Koordinator Gerakan Bireuen Peduli Palestina Rizal Fahmi mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Bireuen yang telah mendonasikan sedikit hartanya untuk saudaranya di Palestina.

Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh lembaga dan relawan yang bergabung sejak 21 nopember hingga malam kemarin.

Dana peduli Palestina berhasil digalang hampir mencapai angka mendekati lima puluh juta rupiah. seluruh donasi yang terkumpul di serahkan melalui ACT Aceh untuk diteruskan kepada rakyat Palestina

https://www.hidayatullah.com

Lihat

BPJPH Menyatakan Penerbitan Sertifikasi Halal Tetap Kewenangan Kemenag

Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal atau BPJPH Sukoso, mengatakan bahwa penerbitan sertifikasi halal tetap menjadi kewenangan Kementerian Agama. BPJPH sekaligus membantah isu pengembalian kewenangan memberikan sertifikat halal ke Majelis Ulama Indonesia.  Sukoso mengatakan bahwa kewenangan BPJPH adalah mengeluarkan dan mencabut sertifikasi halal dan label halal pada produk. Sedang MUI, berwenang dalam memberikan fatwa kehalalan produk. Hal ini diungkapkan Sukoso di Jakarta dalam siaran persnya hari kemarin.

Sukoso menambahkan sesuai amanat regulasi, pemberian sertifikasi halal adalah kewenangan BPJPH Kementerian Agama. Sukoso menerangkan, proses, tahapan dan kewenangan terkait sertifikasi halal sudah diatur juga dalam Peraturan Menteri Agama No 26 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Ada tiga pihak utama yang berperan dalam layanan sertifikasi halal, yaitu BPJPH, MUI, dan Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH. LPPOM MUI hanyalah salah satu dari LPH.

Layanan sertifikasi halal itu sendiri mencakup pengajuan permohonan sertifikasi halal, pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk, pengkajian ilmiah terhadap hasil pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk, pelaksanaan sidang fatwa halal, dan penerbitan sertifikasi halal.

https://www.hidayatullah.com/

Lihat

Menag Menyatakan PMA Majelis Taklim tidak akan Dicabut

Menteri Agama Fachrul Razi mengklaim Peraturan Menteri Agama atau PMA Nomor 29 tahun 2019 tentang Majelis Taklim sudah bagus dan sesuai. Karenanya, ia menegaskan, PMA tersebut tidak akan dicabut. Hal ini sebagaimana diungkapkan Fachrul usai berbicara pada forum Silaturahmi kerja Nasional Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ke-29 di Auditorium Universitas Negeri Padang, Sabtu kemarin.

Fachrul mengklaim, PMA Majelis Taklim dibuat untuk kepentingan masyarakat banyak. Kemenag ingin memberdayakan Majelis Taklim serta meningkatkan kualitas pendidikan Agama Islam. Menurutnya, Tidak sedikit masyarakat yang belajar agama melalui Majelis Taklim.

Dengan adanya majelis taklim yang terdaftar di Kementerian Agama, pemerintah daerah dan Kemenag di daerah dapat mengetahui jumlah majelis taklim di wilayahnya. Hal itu juga akan memudahkan pemerintah saat akan memberikan bantuan.  Sehingga menag mengatakan tidak ada alasan keputusan itu dicabut.

Sebelumnya, mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra meminta Menteri Agama Fachrul Razi segera mencabut Peraturan Menteri Agama tentang majelis taklim yang menuai kontra dari banyak masyarakat. Menurutnya, negara terlalu jauh mengatur keagamaan yang selama ini dijadikan kaum ibu-ibu untuk menimba ilmu agama.

Azyumardi tidak sepakat dengan PMA yang mengharuskan majelis taklim mendaftarkan anggota, berikut mendata KTP anggota sampai melaporkan sumber dana majelis taklim. Harusnya menurut Azyumardi, negara cukup mengatur hal-hal yang pokok saja.

https://suaraislam.id

Lihat

Thailand Tahan Istri dan Anak Pemimpin Pejuang Rohingya

Otoritas Thailand telah menahan istri dan anak-anak seorang komandan tertinggi Tentara Pembebasan Arakan Rohingya atau ARSA. ARSA adalah kelompok pejuang di Rakhine Myanmar.

Hnin Zar Phyu, istri Mayor Jenderal Tun Myat Naing  dan putri mereka Saw Pyae Shun dan putranya berusia 11 bulan, Myat Lin Zan, ditangkap pada Rabu di Chiang Mai, sebuah kota di utara Thailand yang telah lama menjadi tempat perlindungan bagi para pejuang Myanmar, dan didakwa dengan masuk secara ilegal.

Pejabat Thailand telah mengkonfirmasi bahwa Hnin Zar Phyu dan anak-anaknya ditahan di kantor imigrasi di distrik Mae Sai di provinsi Chiang Rai, perbatasan utama yang melintasi perbatasan Thailand dan Myanmar di Thailand utara. Hal ini sebagaimana diungkapkan pejabat imigrasi Thailand, yang tidak ingin disebutkan namanya karena ia tidak berwenang berbicara kepada media, jumat kemarin.

Mereka  didakwa masuk secara ilegal karena pihak berwenang Myanmar telah mencabut paspor mereka.  Seorang aktivis Rakhine mengatakan bahwa ia sangat prihatin dengan penangkapan Hnin Zar Phyu di Thailand. Menurutnya, Thailand seharusnya tidak menangkap dan mendeportasi mereka ke pihak berwenang Myanmar. Jika hal itu dilakukan, kemungkinan besar korban  akan ditangkap, dipenjara, dan dianiaya di Myanmar. Hal ini diungkap  Nyi Nyi Lwin, kepala Pusat Informasi Arakan.

https://suaraislam.id/

Lihat

Pertempuran sengit pecah antara pasukan Kurdi dan oposisi Suriah

Pejuang oposisi Suriah dari Tentara Nasional Suriah yang didukung Turki terlibat bentrok dengan pasukan pimpinan Kurdi di utara provinsi Hasaka. Pertempuran itu terjadi meskipun pos-pos pengawasan Rusia berada di sana. Hal ini sebagaimana diungkap oleh aktivis setempat hari kemarin.

Bentrokan antara kedua belah pihak di zona antara kota Tal Tamr dan Ras Al-Ain menyebabkan puluhan orang tewas di kedua sisi selama beberapa minggu terakhir. Sebanyak 250 pejuang oposisi Suriah yang didukung Turki tewas dalam operasi militer yang diluncurkan Oktober melawan milisi pimpinan-Kurdi di timur laut Suriah.

Turki dan oposisi pada 9 Oktober melancarkan serangan lintas-perbatasan terhadap daerah-daerah yang dikuasai Kurdi, merebut wilayah sekitar 120 kilometer  di sepanjang perbatasan.

Operasi itu menewaskan ratusan orang dan menyebabkan 300 ribu orang meninggalkan rumah mereka.

https://www.arrahmah.com

Lihat

Israel Klaim Miliki Hak Lembah Yordan

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel memiliki hak penuh untuk menganeksasi Lembah Yordan. Bahkan, dia telah membahas untuk mengambil area itu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo.
Penyataan ini bahkan menentang Jaksa Kepala Pengadilan Kriminal Internasional  Fatou Bensouda. Fatou Bensouda mengatakan melihat proses aneksasi Israel dengan penuh keprihatinan. Akan tetapi Netanyahu bersikeras itu adalah hak penuh Israel untuk melakukannya.
Lembah Yordan terdiri dari sekitar 25 persen Tepi Barat dan dipandang sebagai wilayah strategis. Tempat ini pun menjadi salah satu dari sedikit area terbuka yang bisa dikembangkan oleh Palestina. Namun, Israel mengatakan daerah itu sangat penting bagi keamanan negara, memberikan lapisan perlindungan di sepanjang sisi timurnya.
Netanyahu mengatakan usulannya untuk mencaplok bagian strategis Tepi Barat telah dibahas dalam pertemuan tengah malam dengan Pompeo. Mereka juga setuju untuk bergerak maju dengan rencana perjanjian pertahanan bersama.
https://internasional.republika.co.id

Lihat

Erdogan Hadiri Peresmian Masjid Ramah Lingkungan Cambridge

Presiden Turki Recep Tayip Erdogan menghadiri upacara peresmian Masjid Pusat Cambridge, Inggris, pada Kamis kemarin. Erdogan hadir bersama ibu negara Emine Erdogan dan sekelompok pejabat tinggi Turki. Berbicara tentang masjid ramah lingkungan pertama di Eropa yang dibangun di Cambridge, Erdogan mengatakan bahwa masjid tersebut akan menjadi respons terbaik terhadap meningkatnya Islamofobia.
Upacara dibuka dengan pembacaan Alquran dari imam masjid, Sejid Mekic. Acara tersebut juga dihadiri musyid asal Inggris Yusuf Islam. Yusuf Islam mengatakan Masjid Pusat Cambridge akan mempromosikan pemahaman tentang islam. Yusuf Islam berterima kasih kepada presiden Turki dan Direktorat Urusan Agama Turki untuk bantuan dalam membangun masjid.
Jalan untuk membangun masjid ramah lingkungan pertama di Eropa dimulai pada tahun 2008. Pelajar dan mahasiswa Muslim di kota itu meminta bantuan ke salah satu Muslim paling berpengaruh di Inggris Timothy Winter, juga dikenal sebagai Syaikh Abdal Hakim Murad, dekan Cambridge Muslim College, yang berperan penting dalam mendapatkan tanah untuk masjid baru. Lebih dari 10 ribu orang dan kelompok menyumbangkan uang untuk pembelian masjid itu, dengan kelompok-kelompok Turki menyumbang paling banyak. Dana Nasional Qatar juga termasuk di antara para donor.
https://khazanah.republika.co.id/

Lihat