Oposisi Suriah Seru Dunia Bantu Jutaan Warga Idlib



Seorang pemimpin oposisi Suriah, meminta komunitas internasional untuk membantu jutaan warga sipil di Idlib di tengah serangan rezim Bashar Assad yang dibantu Rusia. Dia menyebut Idlib dalam bencana. Setelah beberapa minggu dibombardir secara intensif, pasukan rezim Suriah melancarkan serangan darat di bagian selatan dan timur provinsi Idlib, barat laut Suriah. Serangan ini telah memaksa puluhan ribu orang meninggalkan rumah mereka.
Idlib merupakan rumah bagi 3 juta warga sipil. PBB telah memperingatkan akan meningkatnya risiko bencana kemanusiaan di sepanjang perbatasan Turki. Pemimpin oposisi Nasr Hariri mengatakan kepada wartawan di Istanbul bahwa komunitas internasional harus segera bertindak demi kemanusiaan
Hariri mengatakan jika komunitas internasional tidak dapat melindungi warga sipil, mereka harus mengirim bantuan kemanusiaan sehingga warga dapat bertahan hidup dalam cuaca dingin dan kondisi yang sulit.
Kota Idlib berada di jalan raya utama yang menghubungkan ibukota Damaskus dengan kota utara Aleppo. Tujuan langsung pasukan pemimpin Suriah Bashar Assad tampaknya membuka kembali jalan raya strategis, yang telah ditutup oleh oposisi sejak 2012.

Politisi Belanda, Geert Wilders Kembali Umumkan Lomba Karikatur Nabi Muhammad



Politisi kanan Belanda yang dikenal rasis dan anti-Islam, Geert Wilders, mengumumkan kembali rencananya untuk menggelar lomba karikatur Nabi Muhammad, lebih dari setahun setelah dia membatalkan rencana serupa karena mendapat banyak ancaman.
Wilders sesumbar bahwa Kebebasan berbicara harus eksis di atas fatwa-fatwa Islam. Hal ini diungkapkan pemimpin partai oposisi terbesar di parlemen Belanda. Dia juga mengundang orang lewat Twitter agar mengirimkan karya mereka.
Bulan Agustus 2018, Wilders membatalkan kontes serupa setelah polisi Belanda menangkap seorang pemuda berusia 26 tahun yang mengancam akan membunuh Wilders atas sikap-sikap anti-Islam yang ditunjukkannya.

Israel Abaikan Permintaan Otoritas Palestina Gelar Pemilu Di Al-Quds

Pemerintah penjajah Israel mengabaikan permintaan ijin otoritas Palestina, untuk menggelar pemilu Palestina bagi warga Al-Quds. Menurut surat kabar Yediot Ahronot Israel, pemerintah Israel memutuskan untuk mengabaikan permintaan ijin otoritas Palestina bagi warga Al-Quds timur, untuk mengikuti pemilu Palestina.
Otoritas Palestina sebelumnya telah mengirimkan surat resmi kepada pemerintah Israel pada awal bulan ini, meminta ijin untuk tidak menghalangi pemilu Palestina di kota Al-Quds terjajah.
Kepala otoritas Palestina, Mahmud Abbas menolak menerbitkan peraturan presiden untuk menggelar pemilu Palestina, sampai terbitnya ijin dari Israel, sementara Hamas dan faksi-faksi Palestina memintanya untuk segera menerbitkan perpres, sehingga warga Al-Quds bisa turut berpartisipasi dalam pemilu.
Pemilu Palestina pernah digelar di Al-Quds pada tahun 1996, 2005 dan 2006, sesuai kesepakatan antara PLO dan penjajah Israel.
Saat itu pemilu hanya berlangsung secara simbolis bagi warga Al-Quds, hanya sekitar 6 ribu orang yang diijinkan datang ke kotak suara di kota Al-Quds terjajah.
https://melayu.palinfo.com/news

Emir Qatar bertemu Pimpinan Hamas Untuk Membahas tentang Perkembangan Palestina

Emir negara Qatar Syeikh Tamim bin Hamad Al Thani bertemu pemimpin Hamas, Ismail Haniya, di Doha pada Senin untuk mendiskusikan perkembangan terbaru terkait urusan Palestina. Hal ini sebagaimana dilansir Aljazeera selasa kemarin.
Kunjungan tersebut adalah kunjungan resmi pertama Haniya ke Qatar sejak dia menggantikan Khaled Meshaal sebagai kepala biro politik Hamas pada pemilihan Mei 2017. Haniya melakukan kunjungan setelah Mesir memberinya izin melakukan perjalanan untuk yang pertama kalinya dalam tiga tahun.
Posisi yang dia jabat sebelumnya diisi oleh Yahya Sinwar, anggota Hamas yang pernah ditahan Israel selama 22 tahun.
Syeikh Tamim menyampaikan dukungan terhadap rakyat Palestina dalam meraih hak-hak nasional mereka yang sah. Menurut Kantor Berita Qatar, Haniya menyampaikan pidato singkat terkait perkembangan terbaru dalam urusan Palestina, dengan fokus khusus kepada blokade-12-tahun Jalur Gaza.
Masalah penting lain yang didiskusikan termasuk Jerusalem, pembangunan bangunan ilegal Yahudi di Tepi Barat yang terjajah, dan status para pengungsi Palestina dan hak kembali untuk mereka.
Pemimpin Hamas itu juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada emir Doha atas upaya-upaya Qatar dalam mendukung rakyat Palestina.
Selama ini, Jalur Gaza menerima bantuan dana bulanan dari pemerintah Qatar sebesar 30 juta dollar, dengan tujuan memberikan bantuan kepada lebih dari seratus ribu keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Selain itu, bantuan itu juga digunakan untuk membiayai impor BBM ke dalam wilayah itu, yang dikarenakan blokade sering mengalami kekurangan listrik.
Haniya bertemu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istanbul pada Sabtu dan, menurut kantor berita Anadolu, diharapkan mengunjungi sejumlah negara seperti Kuwait, Libanon, Mauritania, dan Rusia. Dia juga dijadwalkan mengunjungi Malaysia untuk ikut serta dalam sebuah pertemuan yang dihadiri oleh Indonesia, Pakistan, Qatar, dan Turki, atas undangan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad.
https://www.hidayatullah.com/

Hukum Israel Lenyapkan Hak Sipil Warga Palestina


Organisasi hak asasi manusia Human Rights Watch mengatakan peraturan hukum Israel mencekik hak-hak sipil warga Palestina di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Hal itu telah berlangsung selama lebih dari 50 tahun. Dalam laporan yang disusun Direktur Human right watch untuk Wilayah Israel-Palestina Omar Shakir, disebutkan Israel masih memberlakukan peraturan dan larangan yang beberapa di antaranya didasarkan pada undang-undang warisan era kolonial Inggris. Peraturan tersebut secara teratur digunakan untuk membubarkan aksi protes, menutup stasiun radio, dan menangkap para aktivis.
Mereka bisa ditangkap di bawah tuduhan seperti upaya mempengaruhi opini public.Tentara Israel telah memvonis lebih dari 4 ribu orang yang tidak mematuhi perintah tersebut dalam lima tahun terakhir.
Direktur Eksekutif Human right watch untuk Timur Tengah Sarah Leah Whitson mengungkapkan hukum militer Israel yang berlaku telah melenyapkan hak dan kebebasan dasar warga Palestina, seperti mengibarkan bendera nasional, menggelar aksi damai untuk memprotes pendudukan, termasuk menerbitkan materi politik.
Berbeda dengan Palestina, Israel menerapkan dan menjamin kebebasan sipil bagi warganya yang tinggal di Tepi Barat. Hal tersebut menunjukkan bahwa Israel mengaplikasikan standar ganda. Sebab dua komunitas masyarakat di wilayah yang sama diperlakukan berbeda secara hukum.

Arab Diminta Respons Terhadap Pembukaan Kantor Brasil Untuk Israel di Yerussalem


Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina Saeb Erekat menyerukan negara-negara Arab mengambil tindakan serius terhadap Brasil. Hal itu berkaitan dengan keputusan Brasil membuka kantor perdagangan di Yerusalem.
Berbicara kepada Radio Palestina pada Senin kemarin, Erekat mengatakan nilai perdagangan antara negara-negara Arab dan Brasil mencapai sekitar 17 miliar dolar Amerika. Perdagangan sangat mendukung dan menyokong Brasil.
Menurut dia, negara-negara Arab seharusnya tak membiarkan negara yang membuka kantor perdagangan atau memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel ke Yerusalem. Diharapkan arab tidak lagi memiliki hubungan perdagangan dengan mereka yang mendukung israel. Sebab hal itu berdampak pula pada perjuangan Palestina.
Brasil membuka kantor perdagangan di Yerussalem pada Ahad kemarin. Upacara pembukaan dihadiri Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan putra Presiden Brasil Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Eduardo turut menjabat sebagai anggota parlemen Brasil.
Pada kesempatan itu, Eduardo mengatakan bahwa ayahnya bermaksud memenuhi janjinya untuk memindahkan kedutaan besar Brasil ke Yerussalem.  Eduardo mengungkapkan pemindahan kedutaan besar ke Yerussalem tidak dilakukan semata-mata untuk negaranya. Tapi untuk menjadi contoh bagi seluruh Amerika Latin.
Setelah terpilih sebagai presiden pada November 2018, Bolsonaro mempertimbangkan untuk merelokasi kedutaan besarnya untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerussalem. Dia juga bermaksud menutup kedutaan Brasil di Palestina. Bahkan presiden brasil mempertanyakan eksistensi Negara Palestina.

Perampasan Tanah oleh Israel Sisakan 42 Persen Wilayah Tepi Barat untuk Palestina

Data statistik Palestina menunjukkan bahwa jumlah total permukiman ilegal Yahudi yang dibangun di Tepi Barat yang diduduki penjajah Israel dan di al-Quds mencapai lebih dari 500 permukiman. Permukiman-permukiman ini dihuni oleh lebih dari 600 ribu pemukim pendatang Yahudi. Sebanyak lebih dari 400 permukiman berada di Tepi Barat dan hanya 29 permukiman ada di al-Quds atau Yerussalem.
Bangunan permukiman Yahudi tampak tidak signifikan. Namun penderitaan rakyat Palestina yang terbesar adalah terkait dengan ruang-ruang kosong permukiman. Di mana permukiman-permukiman Yahudi menguasai 11 persen dari tanah Tepi Barat, sementara 18 persen dari tanah Tepi Barat diklasifikasikan sebagai wilayah militer Israel, dan tembok apartheid Israel mengisolasi 12 persen dari tanah Tepi Barat.
Penjajah Israel juga mengklasifikasikan 48 situs di Tepi Barat sebagai cagar alam, taman nasional dan tanah negara, yang luasnya mencapai 12 persen dari total luas Tepi Barat. Sehingga dengan demikian maka hanya 42 persen dari area Tepi Barat yang tersisa untuk Palestina.
Menurut laporan kantor Uni Eropa di Palestina untuk paruh pertama tahun 2019, menunjukkan adanya kemajuan yang berkelanjutan secara signifikan dalam pembangunan unit-unit rumah permukiman Yahudi. Penjajah Israel terus membangun 5.800 unit rumah baru dalam berbagai tahap langkah-langkah perencanaan dan pelaksanaan di Tepi Barat, termasuk di al-Quds Timur.
https://melayu.palinfo.com/

Thailand Tahan Istri dan Anak Pemimpin Pejuang Rohingya

Otoritas Thailand telah menahan istri dan anak-anak seorang komandan tertinggi Tentara Pembebasan Arakan Rohingya atau ARSA. ARSA adalah kelompok pejuang di Rakhine Myanmar.
Hnin Zar Phyu, istri Mayor Jenderal Tun Myat Naing  dan putri mereka Saw Pyae Shun dan putranya berusia 11 bulan, Myat Lin Zan, ditangkap pada Rabu di Chiang Mai, sebuah kota di utara Thailand yang telah lama menjadi tempat perlindungan bagi para pejuang Myanmar, dan didakwa dengan masuk secara ilegal.
Pejabat Thailand telah mengkonfirmasi bahwa Hnin Zar Phyu dan anak-anaknya ditahan di kantor imigrasi di distrik Mae Sai di provinsi Chiang Rai, perbatasan utama yang melintasi perbatasan Thailand dan Myanmar di Thailand utara. Hal ini sebagaimana diungkapkan pejabat imigrasi Thailand, yang tidak ingin disebutkan namanya karena ia tidak berwenang berbicara kepada media, jumat kemarin.
Mereka  didakwa masuk secara ilegal karena pihak berwenang Myanmar telah mencabut paspor mereka.  Seorang aktivis Rakhine mengatakan bahwa ia sangat prihatin dengan penangkapan Hnin Zar Phyu di Thailand. Menurutnya, Thailand seharusnya tidak menangkap dan mendeportasi mereka ke pihak berwenang Myanmar. Jika hal itu dilakukan, kemungkinan besar korban  akan ditangkap, dipenjara, dan dianiaya di Myanmar. Hal ini diungkap  Nyi Nyi Lwin, kepala Pusat Informasi Arakan.

Israel Klaim Miliki Hak Lembah Yordan

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel memiliki hak penuh untuk menganeksasi Lembah Yordan. Bahkan, dia telah membahas untuk mengambil area itu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo.
Penyataan ini bahkan menentang Jaksa Kepala Pengadilan Kriminal Internasional  Fatou Bensouda. Fatou Bensouda mengatakan melihat proses aneksasi Israel dengan penuh keprihatinan. Akan tetapi Netanyahu bersikeras itu adalah hak penuh Israel untuk melakukannya.
Lembah Yordan terdiri dari sekitar 25 persen Tepi Barat dan dipandang sebagai wilayah strategis. Tempat ini pun menjadi salah satu dari sedikit area terbuka yang bisa dikembangkan oleh Palestina. Namun, Israel mengatakan daerah itu sangat penting bagi keamanan negara, memberikan lapisan perlindungan di sepanjang sisi timurnya.
Netanyahu mengatakan usulannya untuk mencaplok bagian strategis Tepi Barat telah dibahas dalam pertemuan tengah malam dengan Pompeo. Mereka juga setuju untuk bergerak maju dengan rencana perjanjian pertahanan bersama.
https://internasional.republika.co.id

Erdogan Hadiri Peresmian Masjid Ramah Lingkungan Cambridge

Presiden Turki Recep Tayip Erdogan menghadiri upacara peresmian Masjid Pusat Cambridge, Inggris, pada Kamis kemarin. Erdogan hadir bersama ibu negara Emine Erdogan dan sekelompok pejabat tinggi Turki. Berbicara tentang masjid ramah lingkungan pertama di Eropa yang dibangun di Cambridge, Erdogan mengatakan bahwa masjid tersebut akan menjadi respons terbaik terhadap meningkatnya Islamofobia.
Upacara dibuka dengan pembacaan Alquran dari imam masjid, Sejid Mekic. Acara tersebut juga dihadiri musyid asal Inggris Yusuf Islam. Yusuf Islam mengatakan Masjid Pusat Cambridge akan mempromosikan pemahaman tentang islam. Yusuf Islam berterima kasih kepada presiden Turki dan Direktorat Urusan Agama Turki untuk bantuan dalam membangun masjid.
Jalan untuk membangun masjid ramah lingkungan pertama di Eropa dimulai pada tahun 2008. Pelajar dan mahasiswa Muslim di kota itu meminta bantuan ke salah satu Muslim paling berpengaruh di Inggris Timothy Winter, juga dikenal sebagai Syaikh Abdal Hakim Murad, dekan Cambridge Muslim College, yang berperan penting dalam mendapatkan tanah untuk masjid baru. Lebih dari 10 ribu orang dan kelompok menyumbangkan uang untuk pembelian masjid itu, dengan kelompok-kelompok Turki menyumbang paling banyak. Dana Nasional Qatar juga termasuk di antara para donor.
https://khazanah.republika.co.id/

Kemenag Jatim Cabut Soal Ujian Sekolah Singgung Khilafah


Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur memastikan mencabut beberapa soal ujian penilaian akhir semester tingkat madrasah aliyah (di beberapa sekolah di Kediri. Soal pada ujian tahun ajaran 2019/2020 itu dicabut karena memuat materi tentang khilafah.
Kepala Kanwil Kemenag Jatim, Muhammad Amin Mahfud mengatakan bahwa pihaknya sudah mencabut soal tersebut dan diganti dengan soal cadangan yang tidak bermuatan khilafah. Hal ini sebagaimana diungkapkan Amin, saat dikonfirmasi media hari kemarin.
Naskah ujian bermuatan kata-kata khilafah itu, muncul pada mata pelajaran fikih yang akan diujikan kepada siswa kelas 12 MA di seluruh wilayah Kediri Utara. Soal tersebut dianggap bermasalah setelah  viral di media sosial.  Amin mengatakan, naskah soal itu ditemukan di enam sekolah MAN di Kediri.
Amin mengaku telah melakukan pengecekan terhadap soal tersebut. Amin kembali menegaskan akan mencabut soal ujian itu, agar tidak disalahpahami oleh siswa.
Dia pun menyampaikan permohonan maaf atas adanya kesalahan soal yang memuat tentang khilafah.
Materinya menjelaskan tentang perkembangan pemerintahan Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Mulai dari khulafaur rasyidin hingga Turki Utsmani. Keberadaan materi ini viral di media sosial, sebelum akhirnya Kanwil Kemenag Jatim memastikan mencabut soal ujian tersebut.  

Pelaku UMKM Diajak Segera Daftar Sertifikasi Halal


Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch Ikhsan Abdullah mengajak para pelaku usaha makanan, minuman, obat, kosmetika dan barang gunaan, termasuk juga UMKM, untuk segera melakukan pendaftaran sertifikasi melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Saat ini, setidaknya ada 56 juta UMKM yang ada di Indonesia. Hal ini sebagaimana diungkapkan Ikhsan, Kamis kemarin.
Ikhsan menilai pelaku usaha UMKM pada umumnya sangat rentan pembiayaan. Mereka memerlukan bantuan dari pemerintah bukan hanya biaya sertifikasinya tetapi juga pendampingan kepada UMKM sangat diperlukan, terutama bila kebijakan mandatori dijalankan.
Pada Oktober lalu Indonesia halal watch telah melakukan kegiatan pendampingan dan advokasi untuk memperoleh sertifikasi halal. Ketua Kominitas UKM Alisa Khadijah yang merupakan salah satu kelompok usaha yang mendapat pendampingan, mengaku sangat senang anggotanya memperoleh pendampingan dan pembiayaan untuk mengurus sertifikasi halal dari IHW. Dia berharap pendampingan ini diteruskan kepada anggota yang lain.

Dinilai Diskriminasi Muslim, Klub Bola Inggris Minta Maaf


Sebuah klub sepak bola di Inggris tengah dalam penyelidikan badan sepak bola wilayah Cheshire (chesyir) lantaran memberikan pernyataan dalam email yang dinilai menyinggung umat Muslim. 
Seperti dilansir BBC pada Kamis kemarin kejadiannya bermula ketika Badan Amal Gerakan Pembelajaran Internasional yang kerap memberikan bantuan menanyakan pada Ashville FC yang bermarkas di Wallasey (wallasi) di Wirral. Badan amal tersebut bertanya apakah badan tersebut bisa melakukan penggalangan dana di luar lapangan pada hari pertandingan klub itu berlangsung. Klub itu pun membalas melalui emailnya. Kami tertarik selama itu tak ada hubungannya dengan Muslim.
Badan amal yang berbasis di Blackburn itu menilai pesan balasan dalam email tersebut sebagai bentuk diskriminasi. Kurt Davies salah satu anggota badan amal itu mengatakan pihaknya sangat marah dan kaget dengan jawaban tersebut.
Padahal menurutnya orang-orang yang  mendukung klub itu adalah orang Muslim. Setelah itu dalam sebuah pesan email, Tony Buckley pemilik klub mengatakan akun email klub itu telah diretas. 
Lebih lanjut Buckley mengatakan pihaknya akan menyambut badan amal tersebut untuk melakukan penggalangan dana di luar lapangan.   Sementara badan sepakbola Cheshire  dalam pernyataannya  mengutuk semua bentuk diskriminasi. Dia meminta setiap penggemar yang mengalami diskriminasi atau pelecehan untuk melaporkannya.

Konferensi International Ilmu Fiqih Berikan Solusi Masalah Pengangguran dan Krisis Moral


Konferensi Internasional Ilmu Fiqih ke-15, yang digelar di Oman sejak hari Ahad kemarin telah berakhir pada Selasa kemarin.
Ketua Panitia Konferensi, Syaikh Abdul Rahman bin Sulaiman Al-Sami mengatakan bahwa konferensi ini  merupakan forum peningkatan kapasitas keilmuan dalam bidang fiqih.
Pejabat  Kementrian Wakaf dan Urusan Agama ini juga mengungkapkan bahwa tema konferensi ini merupakan masalah klasik, namun tetap relevan untuk dikaji dan diteliti.
Ia mencontohkan, salah satu penemuan dan inovasi terbaru dalam penyulingan air laut melalui proses desalinasi. Menurutnya, hal ini menjadi solusi dalam mengatasi problem krisis air.
Konferensi ini terdiri atas 14 sesi dengan delapan pembahasan hukum Islam yang berkaitan dengan masalah air dan problematikanya dalam tinjauan fiqih, fatwa-fatwa, dan aplikasinya berdasarkan literatur Islam klasik serta telaah tentang hukum masalah air kontemporer dan hukum yang berkenaan dengan air laut.
Dalam konferensi ini, dipresentasikan sejumlah 57 makalah. Sejumlah peserta akan diminta berpartisipasi menyampaikan makalah-makalah tersebut. Mereka adalah para ulama dan intelektual yang berasal dari berbagai negara. Termasuk Kesultanan Oman yang menjadi tuan rumah.
Konferensi ini dihadiri oleh para ulama, ilmuwan, dan intelektual Islam dari berbagai negeri Islam termasuk dari Indonesia. Peserta dari Indonesia adalah Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Muhammad Zaitun Rasmin.

OKI Kecam Keputusan Israel Bangun Permukiman Ilegal

Organisasi Kerjasama Islam mengutuk keras keputusan penjajah Israel untuk membangun permukiman Yahudi ilegal di jantung kota Hebron, wilayah selatan Tepi Barat. Dalam pernyataannya yang dilansir Pusat Informasi Palestina, Rabu kemarin, OKI menilai, eskalasi tersebut merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional, Konvensi Jenewa dan resolusi PBB.
Organisasi yang beranggotakan 57 negara dan berkantor di Jedah ini menyerukan komunitas internasional untuk menghentikan kebijakan pemukiman Israel. OKI meminta komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah-langkah tegas untuk menghentikan kebijakan permukiman Israel yang akan merusak upaya solusi dua negara.
Ahad lalu, surat kabar Israel mengungkap bahwa Menteri Perang Israel, Naftali Bennett, telah menyetujui untuk mulai merencanakan pembangunan kampung Yahudi baru di kompleks pasar grosir di Hebron.
Pasar grosir ini adalah pasar sayuran yang sudah ditutup oleh otoritas penjajah Israel bagi warga Palestina sejak 1994. Penutupan dilakukan setelah terjadi pembantaian di Masjid Ibrahimi yang dilakukan oleh ekstrimis Yahudi Baruch Goldstein pada tanggal 25 Februari 1994, yang mengakibatkan kematian 29 jemaah Palestina dan setidaknya 125 lainnya terluka.
Pasar ini terletak di sekitar Kota Tua Hebron, dekat dengan Masjid Ibrahimi di daerah Sahla yang ditutup bagi warga Palestina. Daerah ini sudah diubah Israel menjadi daerah permukiman bagi pendatang Yahudi. Kota Tua Hebron sudah berada di bawah kendali penjajah Israel sejak tahun 1967. Di kota ini tinggal sekitar 400 pemukim pendatang Yahudi yang dijaga oleh sekitar 1.500 serdadu Israel.
https://suaraislam.id/

Israel Larang Pejabat Malaysia Masuk Palestina


Pemerintah agresor Israel telah menolak untuk memberi izin bagi para pejabat Malaysia untuk masuk ke Ramallah, Palestina. Tindakan rezim Zionis ini sebagai pembalasan atas pernyataan Perdana Menteri Mahathir Mohamad yang mereka anggap anti-Semit. Kementerian Luar Negeri rezim Zionis megatakan para pejabat Malaysia tidak akan diizinkan untuk mengunjungi kantor Otoritas Palestina di Tepi Barat. Malaysia akhirnya membuka Kedutaan Besar untuk Palestina di Amman, Yordania.
Tindakan rezim Zionis ini merupakan reaksi keras terhadap negara mayoritas Muslim yang tidak memiliki hubungan resmi dengan Israel. Hal ini sebagaimana dikutip The Jerusalem Post, Selasa kemarin.
Mahathir Mohamad pernah menyebut orang-orang Yahudi banyak menimbulkan kesalahan. Perdana Menteri Malaysia yang berusia 93 tahun itu pada bulan Juni lalu di Universitas Cambridge mengatakan bahwa pihaknya akan menyerang Israel jika itu bisa.
Mahathir mengaku tidak masalah diberi label anti-Semit dan dalam acara bulan September di Universitas Columbia di New York. Pada bulan Januari kemudian,  Paralimpiade dipindahkan dari Malaysia setelah negara itu menolak untuk mengizinkan atlet Israel berkompetisi.

Yordania Kutuk Proyek Permukiman Israel di Hebron

Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi mengutuk Israel karena menyetujui pembangunan permukiman baru di Hebron, Tepi Barat. Dia memperingatkan tanggung jawab masyarakat internasional untuk menghentikan pembangunan permukiman ilegal Israel. Hal ini sebagaimana dilaporkan kantor berita Palestina, WAFA, dalam laporannya pada Senin kemarin.
Dia menegaskan pembangunan permukiman di kedua wilayah itu adalah tindakan ilegal dan melanggar hukum internasional. Di sisi lain, berlanjutnya proyek permukiman akan semakin merusak proses perdamaian antara Israel dan Palestina.
Menurut Safadi pembangunan dan perluasan permukiman Israel mengancam potensi terwujudnya solusi dua negara. Padahal hingga saat ini, hanya hal itu peluang untuk mencapai perdamaian yang komprehensif dan permanen.
Pemerintah Israel telah menyetujui pembangunan permukiman baru di Kota Hebron, Tepi Barat. Pembangunan itu disebut akan menciptakan kesinambungan teritorial Yahudi antara lingkungan Avraham Avinu dan Masjid Ibrahimi.
Menurut Kementerian Pertahanan Israel permukiman baru itu akan dibangun di dekat pasar lama Hebron. Bangunan-bangunan pasar akan dihancurkan dan toko-toko baru akan dibangun sebagai gantinya.
Palestina telah mengecam rencana pembangunan permukiman baru Israel di Hebron. Ia menilai hal itu adalah langkah provokatif. Palestina menyerukan masyarakat internasional segera bertindak merespons tindakan eskalasi Israel tersebut.
Hebron dihuni sekitar 160 ribu warga Palestina dan 500 pemukim Yahudi. Warga Yahudi di sana tinggal di sebuah kantong khusus yang dijaga ketat pasukan Israel. Saat ini perundingan damai Israel dengan Palestina telah terhenti.
https://internasional.republika.co.id/

Turki bangun dua basis militer di Suriah timur laut


Militer Turki telah mendirikan dua markas militer baru di daerah sekitar Ras Al-Ain di timur laut Suriah. Saluran televisi berbahasa Arab Al-Ikhbariya melaporkan bahwa Angkatan Darat Turki telah membangun dua pusat militer lagi di desa Al-Toulan dan Al-Kanhir di pedesaan Ras Al-Ain di provinsi Al-Hasakah.
Dalam laporan lain pada akhir Oktober, bentrokan meletus antara pasukan rezim Asad yang dikerahkan di pedesaan Ras Al-Ain dan pejuang oposisi Suriah yang didukung Turki, yang menyerang daerah itu selama pengerahan tentara.
Bentrokan meletus ketika pasukan rezim maju dari arah Tal Tamr di pedesaan utara Hasakah menuju perbatasan Turki, dan dikerahkan di desa-desa Um Harmlah, Bab Al-Kheir, Um Eshbeh, Al-Asdiayah di pedesaan tenggara Ras Al-Ayn.
https://www.arrahmah.com

Ini Halal Korea Siap Bantu Perusahaan Terkait Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Ini Halal Korea atau IHK siap membantu perusahaan terkait regulasi sertifikasi halal. IHK adalah salah satu kantor cabang Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia di Korea yang telah beroperasi sejak 2015.
Terkait itu, dalam rangka memberikan kepastian informasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, LPPOM MUI bekerja sama dengan Indonesia Halal Training and Education Centre dan IHK kembali menggelar pelatihan Sistem Jaminan Halal ke-9 di Bankers Club, Myeongdong, Seoul, Korea, Selasa kemarin.
Kepala Indonesia Halal Training and Education Centre Nur Wahid mengatakan, dari sisi perusahaan halal, regulasi ini merupakan peluang untuk memperluas pemasaran produk. Oleh karena itu, pemenuhan Sistem Jaminan Halal menjadi suatu hal yang penting untuk dapat memproduksi produk yang halal.
Hal ini diungkapkan Nur Wahid pada acara pembukaan kutip website resmi LPPOM MUI, Rabu kemarin.
Adapun peran IHK adalah mendampingi perusahaan Korea agar dapat memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Pelatihan tersebut diikuti oleh sebanyak 38 peserta yang berasal dari berbagai perusahaan baik pangan, bahan baku, dan kosmetik.

Dua Serangan Granat di Kashmir Picu Korban Jiwa

Dua peristiwa serangan dengan granat yang diduga dilakukan kombatan di kashmir wilayah India pada Selasa menewaskan dua orang dan melukai delapan orang lainnya. Hal ini sebagaimana dikonfirmasi kepolisian.
Kedua korban yang meninggal merupakan pejabat pemerintah dan anggota dewan desa. Sementara empat korban lainnya di bagian selatan terjadi di tengah rapat masyarakat desa.
Pemerintah India di bawah Perdana Menteri Narendra Modi mengubah status Jammu dan Kashmir menjadi dua teritori yang dikontrol secara federal. Pengubahan status tersebut dengan alasan bahwa peraturan khusus untuk wilayah tersebut memicu gerakan separatis untuk memisahkan diri dari India.
Namun langkah itu ditentang masyarakat Jammu dan Kashmir, yang wilayahnya diklaim India dan Pakistan secara keseluruhan.
Sebelum peristiwa itu, pada hari yang sama sebuah serangan granat lainnya terjadi di wilayah Saderbal, Srinagar, dan melukai empat orang, menurut keterangan seorang pejabat polisi yang menolak disebut namanya.


BANNER 728X90
Copyright © | by: Me