Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Hubungan Luar Negeri, Muhyiddin
Junaidi, menuturkan pemerintah Indonesia perlu bersuara lantang terkait masalah
Uighur di Xinjiang, Cina. Menurutnya pemerintah jangan terlalu takut untuk
bersuara lantang. Hal ini sebagaimana diungkapkan Muhyidin di kantor MUI,
Jakarta, Selasa kemarin.
Muhyiddin mengakui, sebetulnya Indonesia tidak boleh
mengintervensi kebijakan negara lain, tetapi, dia mengingatkan bahwa ada
pengecualian untuk masalah hak asasi manusia. Sebab dia menilai masalah HAM itu tidak punya
batasan. Apalagi masalahnya sudah sangat jelas dan terekspos ke dunia
internasional.
Menurut dia, yang menjadi sasarannya adalah umat Islam, dan
sangat tepat kalau Indonesia sudah melakukan sesuatu. Apalagi Indonesia
menduduki posisi di Dewan Kehormatan PBB. Muhyiddin mengingatkan, meski
Indonesia perlu bersuara lantang soal Uighur, tetapi jangan sampai terjerumus
ke dalam pusaran perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat.
Sebab, dia mengakui, Amerika sebetulnya ingin nasib Cina
seperti Myanmar yang dengan kasus Rohingya dibawa ke Mahkamah Internasional.
Jika Uighur masuk ke pengadilan internasional, itu akan menjadi malapetaka bagi
Cina. Menurutnya, terkadang Negara-negara itu berperang dengan memakai tangan
Negara lain untuk memukul lawannya. Kasus Uighur bisa menjadi kesempatan
amerika untuk menjatuhkan cina, sehingga Indonesia jangan sampai bermain
menurut irama Amerika.
Muhyiddin melanjutkan, pemerintah Indonesia juga harus
mendengar aspirasi umat Islam di Indonesia terkait Uighur. Sebab dia mengatakan kalangan umat Islam sudah
bersuara soal Uighur. Karena itu dia meminta agar pemerintah bijak dan
mengakomodasi aspirasi bangsa dan umat Islam.
Untuk Navigasi Lengkap Silahkan Kunjungi Peta Situs
