ICMI Ajak Masyarakat Supaya Bijak Bermedia Sosial

Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau ICMI mengajak semua pihak bijak bermedia sosial agar tidak menciptakan permusuhan di ruang publik. Hal ini sebagaimana diungkapkan Ketua Umum ICMI, Jimly Asshiddiqie, dalam Konperensi pers Refleksi Akhir Tahun dan Rekomendasi Silaknas ICMI tahun 2019 di ICMI Center Jakarta.

Dia mengatakan media sosial saat ini memiliki pengaruh dominan dalam membentuk perilaku masyarakat. Dengan adanya medsos orang seakan bisa menyembunyikan identitas. Maka semua orang berani untuk melakukan hal-hal yang tidak berani mereka lakukan di dunia nyata.

Dia juga menambahkan bahwa tulisan dan komentar-komentar di media sosial menciptakan ruang kebencian dan permusuhan yang semakin keras, bahkan setelah ketegangan politik sudah mulai mereda.

Oleh karena itu, Ketum ICMI tersebut, meminta masyarakat bersikap hati-hati dan bijak sehingga kemajuan teknologi tidak menghancurkan kehidupan sosial.

Selain itu, Pembatasan teknologi dan pemblokiran, menurut dia, bukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul di media sosial. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan pemerintah maupun masyarakat adalah bersikap bijak dan tidak membuat keputusan untuk membenci dan mencintai sesuatu berdasarkan informasi yang diperoleh dari media sosial.

https://khazanah.republika.co.id

Lihat

Oposisi Suriah Seru Dunia Bantu Jutaan Warga Idlib

Seorang pemimpin oposisi Suriah, meminta komunitas internasional untuk membantu jutaan warga sipil di Idlib di tengah serangan rezim Bashar Assad yang dibantu Rusia. Dia menyebut Idlib dalam bencana. Setelah beberapa minggu dibombardir secara intensif, pasukan rezim Suriah melancarkan serangan darat di bagian selatan dan timur provinsi Idlib, barat laut Suriah. Serangan ini telah memaksa puluhan ribu orang meninggalkan rumah mereka.

Idlib merupakan rumah bagi 3 juta warga sipil. PBB telah memperingatkan akan meningkatnya risiko bencana kemanusiaan di sepanjang perbatasan Turki. Pemimpin oposisi Nasr Hariri mengatakan kepada wartawan di Istanbul bahwa komunitas internasional harus segera bertindak demi kemanusiaan

Hariri mengatakan jika komunitas internasional tidak dapat melindungi warga sipil, mereka harus mengirim bantuan kemanusiaan sehingga warga dapat bertahan hidup dalam cuaca dingin dan kondisi yang sulit.

Kota Idlib berada di jalan raya utama yang menghubungkan ibukota Damaskus dengan kota utara Aleppo. Tujuan langsung pasukan pemimpin Suriah Bashar Assad tampaknya membuka kembali jalan raya strategis, yang telah ditutup oleh oposisi sejak 2012.

https://www.kiblat.net/2019/12/28/oposisi-suriah-seru-dunia-bantu-jutaan-warga-idlib/

Lihat

Politisi Belanda, Geert Wilders Kembali Umumkan Lomba Karikatur Nabi Muhammad

Politisi kanan Belanda yang dikenal rasis dan anti-Islam, Geert Wilders, mengumumkan kembali rencananya untuk menggelar lomba karikatur Nabi Muhammad, lebih dari setahun setelah dia membatalkan rencana serupa karena mendapat banyak ancaman.

Wilders sesumbar bahwa Kebebasan berbicara harus eksis di atas fatwa-fatwa Islam. Hal ini diungkapkan pemimpin partai oposisi terbesar di parlemen Belanda. Dia juga mengundang orang lewat Twitter agar mengirimkan karya mereka.

Bulan Agustus 2018, Wilders membatalkan kontes serupa setelah polisi Belanda menangkap seorang pemuda berusia 26 tahun yang mengancam akan membunuh Wilders atas sikap-sikap anti-Islam yang ditunjukkannya.

https://www.hidayatullah.com/

Lihat

Israel Abaikan Permintaan Otoritas Palestina Gelar Pemilu Di Al-Quds

Pemerintah penjajah Israel mengabaikan permintaan ijin otoritas Palestina, untuk menggelar pemilu Palestina bagi warga Al-Quds. Menurut surat kabar Yediot Ahronot Israel, pemerintah Israel memutuskan untuk mengabaikan permintaan ijin otoritas Palestina bagi warga Al-Quds timur, untuk mengikuti pemilu Palestina.
Otoritas Palestina sebelumnya telah mengirimkan surat resmi kepada pemerintah Israel pada awal bulan ini, meminta ijin untuk tidak menghalangi pemilu Palestina di kota Al-Quds terjajah.
Kepala otoritas Palestina, Mahmud Abbas menolak menerbitkan peraturan presiden untuk menggelar pemilu Palestina, sampai terbitnya ijin dari Israel, sementara Hamas dan faksi-faksi Palestina memintanya untuk segera menerbitkan perpres, sehingga warga Al-Quds bisa turut berpartisipasi dalam pemilu.
Pemilu Palestina pernah digelar di Al-Quds pada tahun 1996, 2005 dan 2006, sesuai kesepakatan antara PLO dan penjajah Israel.
Saat itu pemilu hanya berlangsung secara simbolis bagi warga Al-Quds, hanya sekitar 6 ribu orang yang diijinkan datang ke kotak suara di kota Al-Quds terjajah.
https://melayu.palinfo.com/news

Lihat

Emir Qatar bertemu Pimpinan Hamas Untuk Membahas tentang Perkembangan Palestina

Emir negara Qatar Syeikh Tamim bin Hamad Al Thani bertemu pemimpin Hamas, Ismail Haniya, di Doha pada Senin untuk mendiskusikan perkembangan terbaru terkait urusan Palestina. Hal ini sebagaimana dilansir Aljazeera selasa kemarin.

Kunjungan tersebut adalah kunjungan resmi pertama Haniya ke Qatar sejak dia menggantikan Khaled Meshaal sebagai kepala biro politik Hamas pada pemilihan Mei 2017. Haniya melakukan kunjungan setelah Mesir memberinya izin melakukan perjalanan untuk yang pertama kalinya dalam tiga tahun.

Posisi yang dia jabat sebelumnya diisi oleh Yahya Sinwar, anggota Hamas yang pernah ditahan Israel selama 22 tahun.

Syeikh Tamim menyampaikan dukungan terhadap rakyat Palestina dalam meraih hak-hak nasional mereka yang sah. Menurut Kantor Berita Qatar, Haniya menyampaikan pidato singkat terkait perkembangan terbaru dalam urusan Palestina, dengan fokus khusus kepada blokade-12-tahun Jalur Gaza.

Masalah penting lain yang didiskusikan termasuk Jerusalem, pembangunan bangunan ilegal Yahudi di Tepi Barat yang terjajah, dan status para pengungsi Palestina dan hak kembali untuk mereka.

Pemimpin Hamas itu juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada emir Doha atas upaya-upaya Qatar dalam mendukung rakyat Palestina.

Selama ini, Jalur Gaza menerima bantuan dana bulanan dari pemerintah Qatar sebesar 30 juta dollar, dengan tujuan memberikan bantuan kepada lebih dari seratus ribu keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Selain itu, bantuan itu juga digunakan untuk membiayai impor BBM ke dalam wilayah itu, yang dikarenakan blokade sering mengalami kekurangan listrik.

Haniya bertemu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istanbul pada Sabtu dan, menurut kantor berita Anadolu, diharapkan mengunjungi sejumlah negara seperti Kuwait, Libanon, Mauritania, dan Rusia. Dia juga dijadwalkan mengunjungi Malaysia untuk ikut serta dalam sebuah pertemuan yang dihadiri oleh Indonesia, Pakistan, Qatar, dan Turki, atas undangan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad.

https://www.hidayatullah.com/

Lihat

Hukum Israel Lenyapkan Hak Sipil Warga Palestina

Organisasi hak asasi manusia Human Rights Watch mengatakan peraturan hukum Israel mencekik hak-hak sipil warga Palestina di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Hal itu telah berlangsung selama lebih dari 50 tahun. Dalam laporan yang disusun Direktur Human right watch untuk Wilayah Israel-Palestina Omar Shakir, disebutkan Israel masih memberlakukan peraturan dan larangan yang beberapa di antaranya didasarkan pada undang-undang warisan era kolonial Inggris. Peraturan tersebut secara teratur digunakan untuk membubarkan aksi protes, menutup stasiun radio, dan menangkap para aktivis.

Mereka bisa ditangkap di bawah tuduhan seperti upaya mempengaruhi opini public.Tentara Israel telah memvonis lebih dari 4 ribu orang yang tidak mematuhi perintah tersebut dalam lima tahun terakhir.

Direktur Eksekutif Human right watch untuk Timur Tengah Sarah Leah Whitson mengungkapkan hukum militer Israel yang berlaku telah melenyapkan hak dan kebebasan dasar warga Palestina, seperti mengibarkan bendera nasional, menggelar aksi damai untuk memprotes pendudukan, termasuk menerbitkan materi politik.

Berbeda dengan Palestina, Israel menerapkan dan menjamin kebebasan sipil bagi warganya yang tinggal di Tepi Barat. Hal tersebut menunjukkan bahwa Israel mengaplikasikan standar ganda. Sebab dua komunitas masyarakat di wilayah yang sama diperlakukan berbeda secara hukum.

https://internasional.republika.co.id/

Lihat

Arab Diminta Respons Terhadap Pembukaan Kantor Brasil Untuk Israel di Yerussalem

Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina Saeb Erekat menyerukan negara-negara Arab mengambil tindakan serius terhadap Brasil. Hal itu berkaitan dengan keputusan Brasil membuka kantor perdagangan di Yerusalem.

Berbicara kepada Radio Palestina pada Senin kemarin, Erekat mengatakan nilai perdagangan antara negara-negara Arab dan Brasil mencapai sekitar 17 miliar dolar Amerika. Perdagangan sangat mendukung dan menyokong Brasil.

Menurut dia, negara-negara Arab seharusnya tak membiarkan negara yang membuka kantor perdagangan atau memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel ke Yerusalem. Diharapkan arab tidak lagi memiliki hubungan perdagangan dengan mereka yang mendukung israel. Sebab hal itu berdampak pula pada perjuangan Palestina.

Brasil membuka kantor perdagangan di Yerussalem pada Ahad kemarin. Upacara pembukaan dihadiri Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan putra Presiden Brasil Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Eduardo turut menjabat sebagai anggota parlemen Brasil.

Pada kesempatan itu, Eduardo mengatakan bahwa ayahnya bermaksud memenuhi janjinya untuk memindahkan kedutaan besar Brasil ke Yerussalem.  Eduardo mengungkapkan pemindahan kedutaan besar ke Yerussalem tidak dilakukan semata-mata untuk negaranya. Tapi untuk menjadi contoh bagi seluruh Amerika Latin.

Setelah terpilih sebagai presiden pada November 2018, Bolsonaro mempertimbangkan untuk merelokasi kedutaan besarnya untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerussalem. Dia juga bermaksud menutup kedutaan Brasil di Palestina. Bahkan presiden brasil mempertanyakan eksistensi Negara Palestina.

https://internasional.republika.co.id

Lihat